Bandung, (FOKUS-IKAEN.JAYA). Kepemimpinan Para Gubernur di Pulau Jawa Saat Ini, demikian topik sentral diskusi yang digelar DPP AWP (Aliansi Wartawan Pasundan), dan DPP AWPN (Aliterasi Wartawan Peta Nusantara) bekerjasama dengan DPP GNP TIPIKOR RI ( Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi – Republik Indonesia, dan DPP GANAPKOR (Gatranusa Awasi Narkoba, Pajak & Korupsi) pada 25 September 2025, di Graha Pratista Barat, Bandung. Menurut Pengamat dari LOGIS Smart (Local Government Studis-Smart) Profi. Ubud, SH,STH,MTH, menuturkan, “Di tengah arus deras transformasi digital, tata kelola pemerintahan tak lagi dapat mengandalkan pola-pola lama yang kaku dan birokratis. Masyarakat kini menuntut keterbukaan, kecepatan respons, dan kepemimpinan yang dapat dirasakan langsung kehadirannya. Dalam konteks ini, sosok Dedi Mulyadi muncul sebagai figur yang menandai arah baru kepemimpinan politik lokal, yakni kepemimpinan digital yang humanis.”
Sedangkan menurut Dr. Henry Wono Wong,SE,MM,MTH,PhD, Pengamat dari Master Succes Academy (MSA) Jakarta, menyatakan “Langkah seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ditandai dengan sebuah gebrakan awal: 40 program percepatan sebagai pijakan menuju Jakarta sebagai kota global. Program-program tersebut disusun dalam lima bidang prioritas, yakni pendidikan dan teknologi; kesehatan dan lingkungan; kesejahteraan; sarana dan prasarana; serta sosial dan ekonomi.” Lebih lanjut Henry Wong menandaskan, “Beberapa inisiatif sudah terlihat nyata, seperti transportasi gratis untuk pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), pemutakhiran data KJP dan BPJS, serta pembebasan ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan biaya. Bahkan, akses masuk ke ruang publik, seperti Ancol, Monas, dan TMII, dibuka gratis bagi pemegang KJP. Langkah-langkah ini disambut baik warga karena menyentuh langsung kebutuhan dasar: pendidikan, mobilitas, dan keadilan sosial.”
Hal lain disampaikan oleh Eddo Damaraji,ST seorang aktivis anti korupsi di Jawa Tengah, yang menyatakan, “Upaya-upaya kolaboratif Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi yang dilakukan, antara lain pembentukan Forum Rektor yang melibatkan 44 perguruan tinggi di Jawa Tengah, Forum Berlian yang yang berisi seluruh wakil rakyat dari seluruh fraksi, Forum Senayan yang berisi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah.” Lebih jauh lagi Eddo Damaraji mandaskan bahwa selain itu, Ahmad Luthfi juga menggandeng sejumlah organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan, teranyar adalah menggandeng 18 lembaga di bawah naungan PWNU Jateng. Mantan Kapolda Jateng itu menggandeng para pengusaha untuk menggenjot investasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dia juga mendorong seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menciptakan kawasan aglomerasi wilayah melalui menciptakan kawasan ekonomi dan pariwisata.
Sedangkan pengamat dan aktivis anti korupsi di Jawa Timur, Wito,SH menyatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Online. Penghargaan ini menjadi kali keduanya, di tahun sebelumnya juga menerima penghargaan serupa. Anugerah sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Online diterima Gubernur Khofifah yang diwakili oleh Dinas Kominfo Jatim, dalam penyelenggaraan The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penghargaan ini diperoleh setelah juri melakukan proses media monitoring dengan menggandeng NoLimit yang merupakan perusahaan media monitoring terpopuler. Berdasarkan hasil monitoring secara kuantitatif dan melalui analisis kualitatif, tim Humas Indonesia menetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai pemenang pemimpin terpopuler di media pemberitaan online.
Di bagian pamungkas, pengamat dan aktivis anti korupsi dari Banten, tetapi juga analis kepemimpinan untuk DIY, Drs. Johozua Palpialy,SH, menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono X telah mengambil langkah-langkah konkrit untuk mendukung rebranding, seperti menerbitkan Peraturan Gubernur untuk mengesahkan logo dan tagline baru serta membuat Road Map Implementasi Strategis untuk melaksanakan rebranding secara efektif. Tindakan ini menunjukkan kepemimpinan Sultan dalam memberikan landasan hukum dan arahan strategis untuk mendukung pembangunan kota melalui branding. Sri Sultan Hamengkubuwono X menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan visioner dalam memimpin Yogyakarta. Melalui program seperti budaya SATRIYA dan Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, beliau mendorong inovasi, pelestarian budaya, pembangunan infrastruktur, serta promosi pariwisata. Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menunjukkan kepemimpinan adaptif dengan menginisiasi re-branding kota Yogyakarta untuk menjaga relevansi dan citra positif di era yang terus berubah. Tindakan konkrit seperti menerbitkan peraturan dan roadmap implementasi menegaskan komitmen beliau untuk mendukung perkembangan kota melalui strategi branding yang efektif.
Sebagai kata penutup, aktivis dan pengamat dari Sumatera Selatan, yang kali ini selaku moderator, menyatakan bahwa mengutip pernyataan Herbert Feith, seorang ahli sejarah politik Indonesia, pernah mengemukakan dua tipe kepemimpinan yang relevan dalam konteks Indonesia, khususnya di pulau Jawa, yakni solidarity maker (perajut persatuan) dan administrator maker (pembangun impian). Dalam dinamika pemerintahan provinsi di pulau Jawa, kedua tipe kepemimpinan ini sangat relevan untuk mewujudkan impian masyarakat akan kesejahteraan yang adil dan merata. **(BHS-001/FIJ/ 250925)***
